Penyelesaian megaproyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang masif menuntut adanya Pendekatan Inovatif dalam skema pembiayaan Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan kebutuhan dana triliunan rupiah dan terbatasnya ruang fiskal negara pasca periode Perbelanjaan Infrastruktur yang intens, pemerintah harus merancang model Pembiayaan PPP yang lebih menarik bagi sektor swasta, sekaligus memitigasi risiko bagi Kondisi Fiskal Negara. Pendekatan Inovatif ini menjadi kunci untuk memastikan sisa pembangunan JTTS dapat diselesaikan tepat waktu, yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028. Strategi ini merupakan terobosan dalam memacu Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.
Salah satu Pendekatan Inovatif yang diuji coba untuk beberapa ruas JTTS adalah skema Availability Payment (AP) dan Viability Gap Fund (VGF) yang lebih terstruktur. Dalam model Pembiayaan PPP ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendapatan tol, tetapi juga menjamin pembayaran berkala kepada pihak swasta, asalkan layanan jalan tol memenuhi standar mutu yang disepakati. Keputusan untuk mengadopsi skema ini didasarkan pada analisis risiko yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 15 Januari 2025. Analisis tersebut menunjukkan bahwa beberapa ruas di bagian utara Jalan Tol Trans-Sumatera memiliki potensi lalu lintas yang rendah pada tahun-tahun awal operasional, sehingga diperlukan Pembiayaan PPP dengan support pemerintah yang lebih kuat.
Selain itu, Pendekatan Inovatif ini juga mencakup penggunaan blended financing yang menggabungkan sumber dana dari obligasi hijau (green bond) dan dana pensiun, di samping pinjaman perbankan tradisional. PT Hutama Karya (Persero), sebagai kontraktor utama Jalan Tol Trans-Sumatera, pada Februari 2025 sukses menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5 triliun untuk mendanai ruas yang melewati kawasan lindung, menunjukkan komitmen terhadap Pembangunan Infrastruktur Hijau. Keberhasilan dalam menarik dana pensiun asing menunjukkan adanya kepercayaan internasional terhadap Tata Kelola Baik proyek tersebut.
Komitmen terhadap Tata Kelola Baik dan Akuntabilitas Publik juga diperkuat melalui Pembiayaan PPP ini. Seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek diawasi ketat oleh Komite Penjaminan Infrastruktur (KPI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jalan Tol Trans-Sumatera yang menggunakan Pendekatan Inovatif ini juga menerapkan sistem Transportasi Cerdas yang terintegrasi, termasuk sistem transaksi non-tunai nirsentuh. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin Tuntutan Transparansi dalam pendapatan tol. Dengan sinergi antara Pendekatan Inovatif pembiayaan dan Tata Kelola Baik, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera dapat terus berjalan, menjanjikan Prospek Ekonomi yang lebih cerah bagi Pulau Sumatera.