Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, telah menjadi sorotan publik. Budhi Sarwono didakwa menerima suap sebesar Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,4 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp26,1 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari berbagai proyek pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018.
Kronologi Kasus:
- Penetapan Tersangka:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.
- Dakwaan:
- Budhi Sarwono didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan di Dinas PUPR Banjarnegara.
- Sidang Perdana:
- Sidang perdana Budhi Sarwono digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
- Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum KPK membacakan dakwaan terhadap Budhi Sarwono.
- Tuntutan:
- Jaksa Penuntut Umum menuntut Budhi Sarwono dengan hukuman 12 tahun penjara.
- Jaksa juga menuntut Budhi Sarwono untuk membayar denda dan uang pengganti kerugian negara.
- Proses Hukum Berlanjut:
- Proses hukum terhadap Budhi Sarwono masih terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Semarang.
Dugaan Keterlibatan Perusahaan Milik Bupati:
- Budhi Sarwono diduga mengatur agar dapat perusahaan-perusahaan miliknya ikut serta mendapatkan proyek pengerjaan yang berada di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.
- Hal ini diduga menjadi salah satu modus operandi dalam tindak pidana suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Budhi Sarwono.
Dampak Kasus:
- Kasus ini mencoreng citra pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Kasus ini juga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Banjarnegara.
- Kasus ini juga menjadi sorotan, untuk pemerintah pusat, agar lebih memperketat pengawasan, pada kepala daerah.
Poin-poin Penting:
- Bupati Banjarnegara menjadi didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp26,1 miliar.
- Dana tersebut diduga berasal dari proyek-proyek pengadaan di Dinas PUPR Banjarnegara.
- Budhi Sarwono diduga mengatur agar perusahaan miliknya mendapatkan proyek.
- Proses hukum masih terus berjalan.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama para pejabat publik, untuk menjunjung tinggi integritas dan menghindari praktik korupsi.