Penggelapan pajak adalah isu global yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk memeranginya secara efektif, penting bagi Indonesia untuk mengkaji regulasi dan strategi yang berhasil diterapkan di negara lain. Mempelajari praktik terbaik dari yurisdiksi lain dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat kerangka hukum dan penegakan pajak domestik kita di masa depan.
Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, memiliki sistem pelaporan dan pertukaran informasi pajak yang sangat ketat. Mereka memanfaatkan teknologi canggih dan analisis data untuk mendeteksi anomali. Mengadopsi praktik terbaik ini, seperti Automated Exchange of Information (AEOI), akan sangat membantu Indonesia dalam melacak aset dan pendapatan wajib pajak yang tersembunyi di luar negeri.
Australia dikenal dengan pendekatan berbasis risiko dalam audit pajak dan sanksi yang tegas. Mereka fokus pada sektor-sektor berisiko tinggi dan memanfaatkan profil wajib pajak untuk identifikasi dini. Mengadaptasi ini memungkinkan DJP Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan menargetkan pelanggar dengan presisi.
Singapura, sebagai pusat keuangan regional, memiliki sistem perpajakan yang transparan dan didukung oleh digitalisasi menyeluruh. Kepatuhan pajak didorong melalui kemudahan pelaporan dan layanan online yang responsif. Meniru kemudahan akses dan layanan prima dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia.
Nordic countries (seperti Swedia dan Norwegia) menonjol dalam transparansi data publik. Informasi pajak perusahaan dan individu dapat diakses oleh publik, menciptakan tekanan sosial untuk kepatuhan. Meskipun memerlukan pertimbangan budaya, mempelajari praktik terbaik ini bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan akuntabilitas di Indonesia.
Jerman menggunakan sistem pengawasan yang kuat dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum yang erat. Penekanan pada investigasi forensik dan koordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan sangat efektif. Menerapkan koordinasi lintas sektor ini dapat mempercepat proses penuntutan kasus penggelapan pajak di Indonesia.
Melalui komparasi ini, jelas bahwa Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengadopsi dan mengadaptasi praktik terbaik global. Ini bukan hanya tentang meniru, tetapi menyesuaikan dengan konteks hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia. Kolaborasi internasional juga esensial dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum lintas batas.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan penggelapan pajak di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemauan untuk terus belajar, berinovasi, dan menerapkan yang terbukti efektif. Ini akan menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkontribusi optimal pada pembangunan nasional.